0 Mengungkap Prinsip Dasar Pemerintahan Mahasiswa dan Siapa [Harus] didalamnya.

Mengungkap Prinsip Dasar Pemerintahan Mahasiswa dan Siapa [Harus] didalamnya.

By: Ilham Mirzaya Putra*

Tidak bisa dipungkiri, bahwa kampus adalah tempat lahirnya cadangan pemimpin masa depan bangsa. Sejarah telah membuktikan bahwa tokoh-tokoh besar dan berpengaruh pernah digembleng di kampus. Soekarno-Hatta, misalnya. Kedua tokoh ini menjadi founding father negara ini dan menjadi tokoh sentral dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Kampus sebagai miniatur suatu negara menjadi laboratorium kepemimpinan yang layak, karena di dalamnya terjadi proses kaderisasi untuk menyemai benih-benih pemimpin bangsa.

Kini, gerakan organisasi mahasiswa kembali marak. Kampus-kampus seperti menemukan kembali ruh perjuangan yang lama hingga sejak proses depolitisasi kehidupan kampus lewat NKK/BKK. Depolitasi kampus NKK/BKK telah menjadi cambuk  bagi mahasiswa untuk bangkit melakukan revivalisasi dalam merebut kedaulatan. Atas kemurnian hati, kedaulatan, kebersamaan mahasiswa serta kebebasan akademik dan intelektualitas yang bermoral dan berkemanusiaan, maka mahasiswa diharuskan melakukan revitalisasi lembaga mahasiswa melalui pemira kampus

Menarik sekali, jika dicermati pergerakan mahasiswa sekarang ini. Ide-ide perbaikan umat, pemerintahan bersih, reformasi tatanegara, pemerintahan kaum muda, ini merupakan tawaran segar yang memerlukan telaah yang cukup mendalam. Selain itu, salah satu yang menarik adalah ide bekerjasama dalam Student Government  (Pemerintahan Mahasiswa).

Kalau boleh disederhanakan, maka Pemerintahan Mahasiswa  adalah gerakan mahasiswa yang dilembagakan. Pemerintahan Mahasiswa memiliki bentuk yang mirip dengan birokrasi. Pemerintahan Mahasiswa diberi kesempatan untuk turut menentukan kebijakan kampus dengan masuk ke dalam sistem birokrasi meskipun tidak seluruhnya. Hal ini merupakan upaya mahasiswa untuk mengontrol kerja birokrasi kampus yang tak lepas dari keprihatinan.

Pemerintahan Mahasiswa memiliki lima prinsip dasar. Yakni moralitas, intelektualitas, independet, politis, dan linear. Masing-masing perlu dibahas untuk memperoleh gambaran ideal tentang konsep Pemerintahan Mahasiswa yang sedang kita bahas ini.

Pertama, Pemerintahan Mahasiswa  yang berpatron pada gerakan moral. Secara umum, masyarakat memandang mahasiswa sebagai bagian kecil dari komunitas terdidik bangsa ini. Tapi yang menggelikan, tidak semua mahasiswa, namun mungkin cukup banyak, yang kurang menyadari anugerah yang telah disandangnya.

Sebuah ironi ketika Pemerintahan Mahasiswa  meneriakkan slogan-slogan moralitas tatkala mahasiswa melakukan tindakan yang tidak bermoral. Korupsi, Pergaulan Bebas, Pergaulan tanpa batas, ayam kampus, dan tindak pidana adalah fenomena sekaligus catatan buruk yang tidak bisa begitu saja hilang dari ingatan. Jika mahasiswa seperti ini yang diberi kesempatan memegang kendali Pemerintahan Mahasiswa , apa jadinya ?

Kedua, Pemerintahan Mahasiswa yang berpatron pada gerakan intektual. Pemerintahan Mahasiswa  yang berkarakter intelektual diharapkan hadir untuk menghadirkan rumusan dan solusi konkrit permasalahan kampus. Jika harapan ini terlaksana maka sebuah kebahagiaan bagi civitas akademika kampus.

Konsepsi intektual yang perlu dikembangkan adalah konsep intektual profetik. Konsep ini dapat didefenisikan sebagai Pemerintahan Mahasiswa  yang meletakkan keimanan sebagai ruh atas penjelajahan nalar akal, Pemerintahan Mahasiswa  yang mengembalikan secara tulus dialektika wacana pada prinsip-prinsip moral yang universal, Pemerintahan Mahasiswa  yang mempertemukan nalar akal dengan nalar wahyu pada usaha perjuangan perbaikan, pembebasan, pencerahan, dan pembentukan karakter mahasiswa. Jika mahasiswa seperti ini yang diberi kesempatan memegang kendali Pemerintahan Mahasiswa , apa jadinya ?

Ketiga, Pemerintahan Mahasiswa merupakan gerakan politik. Maksudnya memiliki peran kontrol terhadap kebijakan, baik kampus maupun negara. Turunnya Soeharto pada tahun 1998 merupakan salah satu contoh betapa kuatnya gerakan mahasiswa tatkala bersatu. Namun pasca lengsernya Soeharto, gerakan mahasiswa sulit untuk bersatu terutama dalam menentukan strategi apa yang akan digunakan dalam mengontrol kebijakan.

Pemerintahan Mahasiswa merupakan lembaga perekat antar gerakan mahasiswa untuk mengokohkan peran politik ekstra parlementer. Pemerintahan mahasiswa dapat melakukan strategi: (1) mempengaruhi dan berupaya berpartisipasi dalam kebijakan publik, (2) Mengawasi dan memantau pelaksanaan kebijakan publik, (3) Memberikan penilaian dan advokasi pelaksanaan kebijakan publik. Ukhuwah harakiyah menjadi entri point penting dalam menjalan roda Pemerintahan Mahasiswa.

Keempat, Pemerintahan Mahasiswa bersifat independent. Independent memiliki arti tidak terpengaruh dengan kepentingan kelompok tertentu terutama di luar mahasiswa. Sejarah Pemerintahan Mahasiswa memberikan pelajaran bagi kita bahwa birokrasi kampus mempunyai kepentingan dengan menggarap Pemerintahan Mahasiswa. Tidak mengherankan jika pernah ada anggapan bahwa Pemerintahan Mahasiswa sering dikendarai oleh birokrasi tertentu. Membangun kerjasama dan hubungan baik dengan birokrasi merupakan kebaikan namun jangan sampai memandulkan gerak Pemerintahan Mahasiswa.

Kelima, Pemerintahan Mahasiswa linear dengan mahasiswa. Pemerintahan Mahasiswa harus dirasakan keberadaannya oleh civitas akademika kampus. Hal ini membutuhkan keterlibatan mahasiswa secara luas. Namun, apa dikata jika ternyata mahasiswa bersikap apatis dan masa bodoh terhadap kondisi kampusnya. Perlu energi besar untuk merubah paradigma berfikir tersebut. Sehingga Pemerintahan Mahasiswa membutuhkan energi dua kali lebih besar. Pertama, melakukan kerja dan kebijakan untuk kampus. Dan kedua, menyadarkan mahasiswa untuk turut melakukan kontrol sosial terhadap kinerja mereka dan mencermati fenomena kampus.

Kelima prinsip dasar di atas merupakan basis bagi pengembangan Pemerintahan Mahasiswa di kampus. Dengan adanya proses internalisasi lima prinsip dasar tersebut, maka Pemerintahan Mahasiswa dengan seluruh elemen yang dimilikinya akan menjadi control group yang efektif terhadap decision maker. Selain itu, kinerja lembaga di Pemerintahan Mahasiswa tersebut akan mendapat arah yang jelas.

Sumber:

·         Purnomo, Agus.  Ijtihad Membangun Basis Gerakan

·         Waluyo, Sapto. Kebangkitan Politik Dakwah

·         Elvandi, Muhammad. Inilah Politikku

*Ketua Departemen Humas PD KAMMI Medan

  Ketua KAMMI UNIMED Periode 2011-2012